KOTA HIJAU: Konsep dan Aksi “Hijau” dalam Ber-Kota

191

Belum lama ini masyarakat kota Bandar Lampung dihangatkan oleh isu mengenai rencana pengalihan fungsi Taman Hutan Kota Way Halim. Di area yang selama ini menjadi tempat warga untuk berolahraga di pagi hari atau sekedar menikmati keasrian pepohonannya menurut rencana akan dibangun bangunan hotel dan ruko. Padahal belum lama sebelumnya, Pemerintah Kota Bandar Lampung telah menetapkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Bandar Lampung untuk periode tahun 2011 – 2030 dimana salah satu ketentuan di dalam RTRW tersebut adalah melestarikan kawasan Taman Hutan Kota Way Halim sebagai salah satu kawasan konservasi alam di Kota Bandar Lampung. Oleh karena itu, rencana pengalihan fungsi tersebut tentunya menimbulkan pertanyaan besar di masyarakat sehingga pemerintah kota perlu memberikan penjelasan yang lengkap mengenai rencana tersebut.

Sungguh amat disayangkan jika memang ternyata terjadi ketidakkonsistenan oleh Pemerintah Kota sebagai pembuat kebijakan dengan menyetujui pengalihan fungsi tersebut dan mengabaikan RTRW yang telah ditetapkan. Hal tersebut seperti sebuah langkah mundur setelah beberapa tahun belakangan area Taman Hutan Kota Way Halim telah merintis jalannya menjadi ikon “hijau” Kota Bandar Lampung. Walaupun memang dalam pemanfaatan dan perawatannya belumlah optimal, Taman Hutan Kota Way Halim telah menjadi layaknya “oase” yang berharga di tengah “gurun ruko” Kota Bandar Lampung.

Namun tidak lama setelah munculnya isu yang mudah-mudahan tidak benar di atas, ternyata ada berita, bukan sekedar isu lagi, yang walaupun kurang mencuat pemberitaannya tapi ternyata membawa angin segar bagi kelestarian alam Kota Bandar Lampung. Pemerintah pusat melalui Kementrian Pekerjaan Umum dengan programnya yaitu Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) telah menetapkan kota Bandar Lampung sebagai salah satu dari pelopor program tersebut. P2KH ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sekaligus responsif terhadap perubahan iklim yang saat ini sedang menjadi isu dunia. Melihat tujuannya tersebut, tentu program ini haruslah kita sambut dengan baik. Tapi apa sebenarnya yang dimaksud dengan “Kota Hijau” tersebut?

“Kota Hijau” pada prinsipnya adalah sebuah konsep kota yang ramah lingkungan, dalam hal pengefektifan dan pengefisiensian sumber daya alam dan energi, mengurangi limbah, menerapkan sistem transportasi terpadu, menjamin adanya kesehatan lingkungan, dan mampu mensinergikan lingkungan alami dan buatan. Atau dengan kata lain, kota yang berdasarkan pada perencanaan dan perancangan kota yang berpihak pada prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan (lingkungan, sosial, dan ekonomi).

Tulang punggung konsep “Kota Hijau” ini adalah keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Contoh RTH yang ada di kota Bandar Lampung adalah Taman Hutan Kota Way Halim tadi. Menurut Nirwono Joga dalam bukunya yang berjudul RTH 30% – Resolusi (Kota) Hijau, dalam penataan ruang, RTH diartikan sebagai kawasan yang mempunyai unsur dan struktur alami yang harus diintegrasikan dalam rencana tata ruang kota, tata ruang wilayah, dan rencana tata ruang regional sebagai satu kesatuan sistem. Jadi bukan sekedar kawasan yang dipenuhi vegetasi yang asri dan indah saja, tetapi didalamnya terdapat fungsi sosial, budaya, ekologi, bahkan ekonomi.

Di era modern ini, kata kunci dari pendekatan terhadap suatu perencanaan lingkungan binaan yang efektif dan efisien adalah multi-functionality atau kemulti-fungsian. Dengan begitu suatu hasil perencanaan tersebut bias lebih dapat berdaya-guna, diterima dengan baik, dan berkelanjutan secara mandiri. Tidak berbeda dengan RTH ini, fungsi estetika dan ekologi yang ada padanya secara mendasar, harus pula dilengkapi dengan fungsi sosial, budaya, dan ekonomi.

Sebagai contoh, sebuah taman yang termasuk dalam RTH, tidak hanya harus indah dan asri, serta penuh dengan vegetasi yang memenuhi suatu kelengkapan ekosistem, tapi juga harus dapat dikunjungi dan dimanfaatkan oleh masyarakat dengan nyaman untuk berbagai kegiatan publik, missal olahraga, pertunjukan seni, dan sebagainya, serta berperan dalam skala tertentu dalam meningkatkan nilai ekonomi lingkungan sekitarnya. Misalnya muncul warung-warung makan, area parkir berbayar, toko-toko cinderamata, dan berbagai fungsi komersial lainnya. Dengan begitu sudah pasti RTH tersebut akan lestari dan bermanfaat secara optimal.

Dalam skala kota, tentunya konsep tersebut haruslah diwujudkan secara lebih luas lagi. Keberadaan suatu kota sangat tergantung pada infrastrukturnya. Masih menurut Nirwono Joga, pola jaringan RTH dengan berbagai jenis dan fungsinya merupakan rangkaian hubungan dan kesatuan terpadu yang membentuk infrastruktur hijau (green infrastructure) atau infrastruktur ekologis (ecological infrastructure). Infrastruktur hijau dengan berbagai jenis dan fungsinya berperan dalam menciptakan keseimbangan ekosistem kota dan alat pengendali pembangunan fisik kota.

Perkembangan kota Bandar Lampung yang demikian pesat saat ini, tentunya berimbas terhadap keberadaan atau ketersediaan lahan RTH. Apabila dalam kenyataannya RTH tidak dianggap sebagai salah satu prioritas utama pembangunan maka yang terjadi adalah kebenaran isu pengalihan fungsi RTH Taman Hutan Kota Bandar Lampung tersebut di atas. Menurut Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah diamanatkan bahwa proporsi luas RTH minimal adalah 30 persen dari luas kota, 20 persen dikelola pemerintah (RTH Publik) dan 10 persen milik pribadi (RTH Privat). Namun riilnya, perkembangan kota Jakarta yang fenomenal itu saja hanya menyisakan kurang lebih 9 persen RTH Publik dan 20 persen RTH Privat. Dan kita semua menjadi saksi betapa carut marutnya Kota Jakarta saat ini. Untuk kota Bandar Lampung, RTH eksisting hanya berkisar belasan persen saja. Apakah kita akan mengikuti jejak Jakarta? Bukan jejaknya sebagai kota metropolitan, akan tetapi kota yang rawan banjir, macet, dan berpolusi.

Sebagai alternatif lain, kita bisa melihat perkembangan Kota Solo saat ini misalnya. Visi Kota Solo adalah Solo Eco Cultural City, dimana visi ini mempunyai arti Kota Solo yang berwawasan lingkungan dan budaya. Program utama yang dilakukan yaitu dengan meningkatkan ruang terbuka hijau di Solo dan mengadakan kegiatan budaya yang ‘bersih’ atau tidak menghasilkan limbah atau emisi. Namun sayang program tersebut masih belum dirasakan atau diapresiasi oleh masyarakat Solo dengan baik. Jika kondisi ini dibiarkan saja maka yang tersisa dari visi tersebut hanyalah jargonnya saja. Oleh karena itu selain dari kekonsistenan dari pemerintah kota sebagai pembuat kebijakan, perlu juga adanya perubahan pola pikir dari masyarakat kota Bandar Lampung.

Penerapan konsep “Kota Hijau” tidak bisa sepenuhnya bergantung pada peningkatan kuantitas luasan RTH tapi harus didukung oleh perubahan menuju perilaku dan kebiasaan masyarakat yang mencerminkan keramahan terhadap lingkungan. Mulai dari inisiatif sederhana seperti penanggulangan sampah, hingga program sosialisasi, edukasi dan diskusi yang meningkatkan wawasan serta kesadaran untuk menjaga lingkungan. Komunitas masyarakat, dari strata terkecil yaitu keluarga, RT, RW dan desa juga harus dilibatkan. Semua unsur masyarakat ini harus bergerak menerapkan gaya hidup hijau dan ramah lingkungan.

RTH 30 persen tidak menjamin tercapainya konsep “Kota Hijau” apabila masyarakatnya masih juga membuang sampah sembarangan. Dan tidak juga akan tercapai apabila pemerintah tidak membuat suatu sistem manajemen sampah yang terpadu dan berjalan dengan baik. RTH 30 persen juga tidak menjamin tercapainya konsep “Kota Hijau” apabila masyarakatnya dalam berkomuting masih memilih menggunakan kendaraan pribadi secara tidak bijaksana. Dan tidak juga akan tercapai apabila pemerintah tidak menyediakan suatu fasilitas transportasi massal yang nyaman dan reliable. Sekali lagi, RTH 30 persen tidak menjamin tercapainya konsep “Kota Hijau” apabila masyarakatnya masih tidak hemat energi, baik listrik maupun BBM (Bahan Bakar Minyak). Dan sudah pasti tidak akan dapat tercapai apabila pemerintah tidak menyediakan dan memasyarakatan alternatif sumber energi lain yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Konsep “Kota Hijau” sangat baik dan ideal untuk perkembangan suatu kota saat ini dan di masa yang akan datang. Tapi tentunya sangat tergantung dari pemerintah dan masyarakatnya. It is difficult but it is not impossible. Act (green) now!

Fritz Akhmad Nuzir, ST, MA(LA), IAI, IALI

Ketua Umum Ikatan Arsitek Lansekap Indonesia (IALI) PD Lampung dan Ketua Program Studi Arsitektur Universitas Bandar Lampung

*Tulisan ini telah diterbitkan di Majalah Bulanan LPJKD Provinsi Lampung, Edisi Juni 2012.